Pencarian
Putusan Mahkamah Agung
1
Putusan Mahkamah Agung (13)
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 17 P/HUM/2022
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan pailit
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 P/HUM/2022
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 54 P/HUM/2020
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/-V/2020, tanggal 6 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 P/HUM/2017
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan hak uji materiil atas Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 P/HUM/2015
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara permohonan hak uji materiil atas Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 P/HUM/2015
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 04 P/HUM/2012
Putusan Mahkamah Agung RI terhadap permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.158/D.P2TKLN/III/2005 Dan Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : KEP.152/PPTK/VI/2009.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI No. 07 P/HUM/2011
Putusan Mahkamah Agung RI atas perkara permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 158/D.P2TKLN/III/2005 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor: KEP.152/PPTK/VI/2009 terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.22/MEN/XII/2008
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 P/HUM/2011
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: 07/MEN/1996 tanggal 16 Januari 1996 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perkebunan Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) Kemitraan Dengan Komoditas Kelapa Sawit Kepada PT. Victorindo Alam Lestari di Ujung Batu I, II, III, IV dan V, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 P/HUM/2011
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materil Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, tanggal 16 Januari 1996, Nomor: KEP.07/MEN/1996, Tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi Pola Perkebunan Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS) Kemitraan Dengan Komoditas Kelapa Sawit Kepada PT. Victorindo Alam Lestari di Ujung Batu I, II, III, IV dan V, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 P/HUM/ 2010
Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP- 209/MEN/IX/2010 Tanggal 6 September 2010 terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berlaku
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 06 P/HUM/2009
Memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materil Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Per.22/Men/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri .
Berlaku
