Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Perlindungan Pekerja

Peraturan Terkait Cluster Perlindungan Pekerja

Referensi Hukum Klaster:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Berlaku

Undang Undang Dasar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

Memuat ketentuan tentang kewajiban perusahaan untuk melaporkan ketenagakerjaannya

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Berlaku

Undang-Undang
Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Bangunan Gedung

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang yang menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Utama tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasalnya diubah, dihapus dan ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Berlaku Sebagian

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Memuat ketentuan tentang BPJS. Diubah sebagian dengan UU 11 Tahun 2020 jo. Perpu 2 Tahun 2022

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Memuat ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional yang melahirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berlaku

Undang-Undang
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja

Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 01/Men/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan

Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

Berlaku

Peraturan Menteri
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Tidak Berlaku

Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 609 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 609 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Berlaku

Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja

Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja

Berlaku

Keputusan Menteri
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE. 02/MEN/DJPPK/I/2011 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Berlaku

Surat Edaran Menteri
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku Sebagian

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku Sebagian

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daearah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daearah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Gubernur Banten Tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Banten

Peraturan Gubernur Banten Tentang Tata Cara Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Provinsi Banten

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja

Peraturan Gubernur Banten Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Bupati Karawang Nomor : 64 Tahun 2012 Tentang Pencatatan Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00 WIB Di Kabupaten Karawang

Peraturan Tentang Pencatatan Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00 WIB Di Kabupaten Karawang

Berlaku

Peraturan Bupati/Walikota
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pengganti Undang-undang yang mencabut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

To help our website serve you better and relevant with stakeholders needs, kindly participate in quick survey below
Untuk membantu situs kami memberi pelayanan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, silahkan berpartisipasi dalam survei singkat di bawah ini

Please select the category that best represent your profile:

Silahkan pilih kategori yang paling sesuai dengan profil anda:

Panduan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perlindungan Pekerja

Perlindungan Pekerja

To help our website serve you better and relevant with stakeholders needs, kindly participate in quick survey below Untuk membantu situs kami memberi pelayanan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, silahkan berpartisipasi dalam survei singkat di bawah ini

Panduan Hukum
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Perlindungan Pekerja

To help our website serve you better and relevant with stakeholders needs, kindly participate in quick survey below
Untuk membantu situs kami memberi pelayanan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, silahkan berpartisipasi dalam survei singkat di bawah ini