Betterwork Indonesia

21 peraturan ditemukan

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri (21)

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-01/PHIJSK/I/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Petunjuk Pelaksanaan Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE. 02/MEN/DJPPK/I/2011 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13/MEN/XI/2015 Tentang Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja

Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja

Berlaku

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/MEN/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah PHK

Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah PHK

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Penetapan Upah MinimumTahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan

SE Menaker Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan

Berlaku

Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-B-724/BW/1994 tanggal 13 Desember 1994 tentang Prosedur dan Persyaratan Penyimpangan Tunjangan Hari Raya (THR)

SE Menaker tentang Prosedur dan Persyaratan Penyimpangan Tunjangan Hari Raya (THR)

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan

Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan

Berlaku

SURAT EDARAN Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 TENTANG PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL

PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Pada Perusahaan

Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Pada Perusahaan

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/III/2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelathan Vokasi dan Pemagangan

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelathan Vokasi dan Pemagangan

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/10/LP.03.00/IX/2021 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelatihan Program Vokasi

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelatihan Program Vokasi

Tidak Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/VII/2019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan Bidang ManajemenSumber Daya Manusia

Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi terhadap Jabatan Bidang ManajemenSumber Daya Manusia

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan

Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE.6/MEN/IX/2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan

Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 257 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan

Berlaku

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Berlaku