Kompensasi

Jaminan Sosial dan Tunjangan Lainnya

Peraturan Terkait Cluster Jaminan Sosial dan Tunjangan Lainnya

Referensi Hukum Klaster:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Berlaku

Undang Undang Dasar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Memuat ketentuan tentang BPJS. Diubah sebagian dengan UU 11 Tahun 2020 jo. Perpu 2 Tahun 2022

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-undang yang menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Utama tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasalnya diubah, dihapus dan ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Berlaku Sebagian

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Memuat ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional yang melahirkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berlaku

Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Tentang Dana Pensiun

Tidak Berlaku

Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Berlaku Sebagian

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelaisan Kerja Dan Jaminan Kematian

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Berlaku Sebagian

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Penjelasan)

Ketentuan Penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Berlaku

Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Berlaku

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan

Berlaku Sebagian

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Berlaku

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden 9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Berlaku Sebagian

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Berlaku

Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Berlaku

Peraturan Presiden
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta Dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua

Berlaku

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan

Peraturan Menteri Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan

Berlaku

Peraturan Menteri
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.224 /MEN/2003 TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00

KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00

Berlaku

Keputusan Menteri
Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-B-724/BW/1994 tanggal 13 Desember 1994 tentang Prosedur dan Persyaratan Penyimpangan Tunjangan Hari Raya (THR)

SE Menaker tentang Prosedur dan Persyaratan Penyimpangan Tunjangan Hari Raya (THR)

Berlaku

Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Berlaku

Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan

SE Menaker Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan

Berlaku

Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Direktorat Jenderal Binawas No. SE-08/M/BW/1999 Tanggal 30 Nopember 1999 Tentang Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin

Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin

Berlaku

Surat Edaran Direktur Jendral
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku Sebagian

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku Sebagian

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Kepesertaan Dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Optimalisasi Kepesertaan Dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Gubernur
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Peraturan Walikota Cimahi Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Berlaku

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Berlaku

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pengganti Undang-undang yang mencabut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berlaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

To help our website serve you better and relevant with stakeholders needs, kindly participate in quick survey below
Untuk membantu situs kami memberi pelayanan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, silahkan berpartisipasi dalam survei singkat di bawah ini

Please select the category that best represent your profile:

Silahkan pilih kategori yang paling sesuai dengan profil anda:

Panduan Hukum Kompensasi Jaminan Sosial dan Tunjangan Lainnya

Jaminan Sosial dan Tunjangan Lainnya

To help our website serve you better and relevant with stakeholders needs, kindly participate in quick survey below Untuk membantu situs kami memberi pelayanan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, silahkan berpartisipasi dalam survei singkat di bawah ini

Panduan Hukum
Kompensasi
Jaminan Sosial dan Tunjangan Lainnya

To help our website serve you better and relevant with stakeholders needs, kindly participate in quick survey below
Untuk membantu situs kami memberi pelayanan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan, silahkan berpartisipasi dalam survei singkat di bawah ini