-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
BerlakuUndang Undang Dasar -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama *)
Persetujuan Konpensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
BerlakuUndang-Undang -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Memuat ketentuan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
BerlakuUndang-Undang -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
BerlakuUndang-Undang -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang Utama tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasalnya diubah, dihapus dan ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Berlaku SebagianUndang-Undang -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-undang yang menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
BerlakuUndang-Undang -
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
Pengesahan atas Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
BerlakuKeputusan Presiden -
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Kep-201/MEN/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
Keputusan Menteri 1 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial
BerlakuKeputusan Menteri -
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: Kep-16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
BerlakuKeputusan Menteri -
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Berlaku SebagianPeraturan Daerah Provinsi -
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
BerlakuPeraturan Daerah Provinsi -
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Provinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Ketenagakerjaan
BerlakuPeraturan Daerah Provinsi -
Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
BerlakuKonvensi PBB Terkait Ketenagakerjaan -
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pengganti Undang-undang yang mencabut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
BerlakuPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang -
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 115/PUU-VII/2009
Uji Materiil terkait Pasal 120 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
BerlakuPutusan Mahkamah Konstitusi
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama