-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
BerlakuUndang Undang Dasar -
-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang Utama tentang Ketenagakerjaan. Beberapa pasalnya diubah, dihapus dan ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Berlaku SebagianUndang-Undang -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-undang yang menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
BerlakuUndang-Undang -
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Tidak BerlakuPeraturan Pemerintah -
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan
Berlaku SebagianPeraturan Pemerintah -
SURAT EDARAN Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 TENTANG PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL
PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL
BerlakuSurat Edaran Menteri -
Surat Edaran Direktorat Jenderal Binawas No. SE-08/M/BW/1999 Tanggal 30 Nopember 1999 Tentang Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin
Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil dan Bersalin
BerlakuSurat Edaran Direktur Jendral -
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pengganti Undang-undang yang mencabut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
BerlakuPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Kompensasi